Jaringan jalan sebagai prasarana distribusi
dan pembentuk struktur ruang wilayah. Penyediaan infrastruktur jalan merupakan
bentuk pelayanan kepada pengguna jalan (road user) dan pemanfaat jalan (road
beneficiary). Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang berarti dapat meningkatkan pendapatan
per kapita masyarakat sehingga perlu percepatan pembangunan infrastruktur.
Setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan pertumbuhan lalu lintas
sebesar 1,5% (Achyar, 2002; Tamin, 2007). Hal ini mengakibatkan perlunya
keseimbangan antara pertumbuhan lalu lintas dan upaya penyediaan infrastruktur
yang memadai.
Pada
postingan ini memaparkan bebrapa kebikan dan strategi serta masalah pada
infrastuktur jalan, pas postingan ini juga saya menuliskan peran bina marga
dalam melakukan kebijakanya, sebelum masuk ke hal yang pokok, untuk pendahuluan
berikut paragaf dibawah ini merupakan pengertian dan fungsi dari ditjen bina
marga.
Direktorat Jenderal Bina Marga
 |
| Infrastruktur Jalan |
Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan
fungsi:
1) Perumusan kebijakan
di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;
2)
Pelaksanaan
kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;
3) Pelaksanaan
kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
4) Penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;
5)Pemberian bimbingan
teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;
6) Pelaksanaan evaluasi
dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
7)
Pelaksanaan
administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
8)
Pelaksanaan fungsi lain
yang diberikan oleh Menteri.
Isu Dan Tantangan Infrastruktur Jalan
1) Rendahnya
peringkat kualitas infrastruktur jalan (peringkat 51 dari 144 negara
berdasarkan Global Competitiveness Index 2016-2017).
2) Rangking
GCI Indonesia mengalami penurunan namun dari peringkat daya saing infrastruktur
mengalami kenaikan di tahun 2015-2016.
3) Tingginya
permintaan lalu lintas barang dan jasa terhadap infrastruktur jalan
-
84% lalu lintas angkutan penumpang dan 90%
lalu lintas angkutan barang bertumpu pada jalan.
- hanya
± 7% lalu lintas angkutan barang menggunakan moda transportasi laut.
4) Tingginya
waktu tempuh di koridor utama (2,7 jam/100km) mengakibatkan tingginya biaya
logisitik di Indonesia
5) Dalam
RPJMN 2015- 2019, kebutuhan program penyelenggaraan jalan adalah sebesar Rp 248
Triliun. Kebutuhan investasi di sektor jalan cenderung meningkat setiap
tahunnya.
Kondisi Infrastruktur Jalan
Tabel Ditjen Bina Marga
No
|
Status
Jalan
|
Pajang
|
Kemantapan
Jalan
|
Kewenangan
|
1
2
3
|
Jalan Nasional
Jalan Provinsi
Jalan Kab/Kota
|
47.017
46.486
346.294
|
86 %
70.99 %
57.01 %
|
Menteri PUPR
Gubernur
Bupati/Walikota
|
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Jalan
1) Penambahan
jalan nasional sepanjang ± 9.000 km pada tahun 2015 (dengan kondisi sub
standar) berdampak pada penurunan kemantapan jalan nasional
2) Pembebasan
lahan yang belum tuntas saat waktu pelaksanaan konstruksi
3) Penanganan
jalan belum optimal (jenis penanganan, desain dan ketersediaan dana)
4) Periode/jangka
waktu pelaksanaan konstruksi belum efisien
5) Database
jalan nasional yang perlu ditingkatkan akurasinya
Strategi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan
1) Perencanaan
dan pemrograman jalan dan jembatan harus tepat sasaran (lokasi, waktu, jenis
penanganan dan urgensi)
2) Penyiapan
dokumen readiness criteria (FS, DED dan Izin Lingkungan, termasuk Pembebasan
Tanah dalam rangka pemenuhan persyaratan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
3) Percepatan
penyiapan proyek jalan yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri (loan)
4) Pelaksanaan
konstruksi harus dipersingkat (sesuai kebutuhan) agar jalan dan jembatan dapat
segera dimanfaatkan oleh pengguna jalan
5) Optimalisasi
penggunaan teknologi untuk menyediakan data mengenai jalan dan jembatan yang
valid dan akuntabel
Contoh
Permasalahan Infrastruktur Jalan
Jalan
Tomata-Beteleme (50,95 KM) di Sulawesi Tengah sedang ditingkatkan sepanjang 25
KM dengan kontrak tahun jamak selama 3 tahun (2015-2018) senilai Rp 277 Milyar.
Progres fisik di lapangan sudah mencapai 24%.
Oleh
karena penetapan waktu pekerjaan yang terlalu lama, maka proyek jalan tersebut
terkesan “mangkrak” padahal masih dalam masa kontrak dan masih dalam progres
pelaksanaan.
Dukungan
Ditjen. Bina Marga dalam Pengembangan Destinasi Wisata
§ Target dan Strategi Pengembangan
Pariwisata Nasional
Target:
1) Mendatangkan
Turis mancanegara sebanyak 20 Juta pada tahun 2025
2) Mencapai
Target Devisa Luar Negeri 17 Milyar USD di 2025
Strategi:
1) Merencanakan
Pengembangan Wilayah yang Terintegrasi untuk menselaraskan kawasan pariwisata
sebagai bagian dari wilayah pengembangan strategis (WPS)
2) Profesionalisme
SDM dan Pengembangan Perusahaan Kecil dan Menengah
3) Pengembangan
Infrastruktursebagaistrategi kawasan pariwisata dan aksesnya.
4) Dukungan
dan Pengembangan Institusi terkait untuk mengintegerasikan lembaga-lembaga
dalam mencapai target pariwisata nasional.
§ Dukungan Jalan terhadap KSPN Borobudur
1) Bagian
dari WPS Yogyakarta – Solo – Semarang telah di akses oleh jalan nasional
sepanjang 44 Km, termasuk pintu masuk utama telah di akses oleh jalan nasional
KeprekanBorobudur sepanjang 9,89 km.
-
Kondisi mantap: 99,7%
- Lebar
rata-rata: 10,5 meter
2) Terdapat
rencana pembangunan jalan tol Jogja-Magelang-Bawen dan Cilacap-Jogja yang
ditargetkan beroperasi setelah 2019.
3) Sedang
disusun studi kelayakan jalan bebas hambatan Bandara Baru Kulonprogo -
Yogyakarta dan studi kelayakan Jalan Luar Lingkar Selatan Yogyakarta yang
diharapkan dapat menjadi akses tambahan menuju KSPN Borobudur.
4) Jaringan
jalan di dalam KSPN Borobudur sudah terkoneksi dengan baik (dikelola oleh PT.
Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko)
§ Hal-Hal Lain yang perlu diperhatikan
dalam Pengembangan Jaringan Jalan di KSPN
1) Perencanaan
sistem jaringan jalan di dalam KSPN harus terkoneksi dengan baik agar
memudahkan wisatawan untuk mengakses kawasan tersebut
2) Perencanaan
teknis jalan terutama geometrik (seperti kemiringan lereng, bahu jalan, dan
drainase jalan)
3) Pembebasan
lahan yang harus tuntas sebelum mulai konstruksi agar tidak menghambat proses
pembangunan dan operasi jalan
4) Penyediaan
trotoar/pedestrian untuk pejalan kaki agar jalan nyaman digunakan
5) Perhatian
khusus terutama aspek lingkungan dalam hal perizinan jika diperlukan
Kesimpulan
Dan Rekomendasi
§ Kesimpulan:
Ditjen.
Bina Marga Kementerian PUPR melaksanakan strategi percepatan pembangunan
infrastruktur jalan mendukung Pengembangan Destinasi Wisata melalui penyediaan
jalan akses menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk
memberikan kenyamanan perjalanan wisatawan menuju KSPN.
Sebagian
besar KSPN prioritas telah di akses dengan jalan nasional sesuai dengan kewenangan
jalan yang telah ditetapkan oleh Menteri PUPR melalui Kepmen 290/KPTS/M/2015
tentang Penetapan Status Jalan Nasional. Jalan nasional tersebut dipertahankan
dalam kondisi mantap.
Untuk
jaringan jalan di dalam KSPN, perlu perencanaan dan pengembangan lebih lanjut
untuk mengakomodir kebutuhan wisatawan di dalam kawasan tersebut.
§ Rekomendasi:
1) Untuk
pengembangan jaringan jalan ke depan dalam rangka mendukung destinasi wisata,
diperlukan master plan KSPN yang komprehensif dengan mempertimbangkan Wilayah
Pengembangan Strategis, yang juga memuat sektor pendukung lainnya (antara lain:
sumber daya air, cipta karya, listrik dan telekomunikasi, dan lain-lain).
2) Kementerian
PUPR perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pariwisata untuk
menentukan delineasi KSPN yang akan disusun Master Plan-nya.
Arah
Kebijakan Ditjen Bina Marga
§ Agenda NAWA CITA
1) Membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka Negara Kesatuan
2) Meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar professional
§ Arah Kebijakan Ditnen Bina Marga
1) Mempercepat
pembangunan sistem transportasi multimoda
2) Mempercepat
pembangunan transportasi mendukung Sistem Logistik Nasional
3) Melakukan
upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan
transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
4) Membangun
kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung
Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Prioritas, Sistem Logistik Nasional, Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional prioritas dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di
wilayah non-koridor ekonomi
§ Peran Ditjen Bina Marga Dalam Mendukung
Pengembangan Pariwisata
Ditjen.
Bina Marga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas
infrastruktur jalan untuk memberikan kenyamanan perjalanan wisatawan menuju
KSPN Prioritas dengan cara:
1) Menghubungkan
outlet ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau sebagai jalan
penghubung antar- KSPN.
2) Menghubungkan
simpul transfer antarmoda.
Dari 25 KSPN Prioritas yang tercantum dalam
Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019, ditetapkan 10 KSPN
Prioritas oleh Kemenko Maritim dan Sumber Daya, dan kemudian dikerucutkan
kembali menjadi 5 KSPN Prioritas, lalu difokuskan pada 3 KSPN Prioritas sampai
dengan tahun 2019.
0 komentar